Pembentukan Biro Hukum IPB university berawal dengan terbentuknya unit kerja yang secara khusus menangani permasalahan hukum di Institut Pertanian Bogor (IPB) bernama Kantor Pelayanan Hukum (KPH) IPB, berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB, dan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 097/K.13/KP/2003 tanggal 13 Juli 2003 tentang Pembentukan Direktorat dan Kantor di Lingkungan IPB. Kantor Pelayanan Hukum (KPH) IPB pada saat itu di dikepalai oleh Dedy M. Tauhid, SH., MM.,. KPH mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan hukum kepada institut (seluruh organ dan unit kerja di lingkungan IPB) dalam penyiapan dan pembuatan konsep produk hukum internal yang berlaku di IPB, pengkajian/penelaahan produk hukum eksternal yang berdampak terhadap kepentingan institut, pendampingan dalam perbuatan hukum, penyiapan konsep naskah kerjasama/kontrak dan penanganan berbagai permasalahan hukum yang melibatkan institut.

Pelaksanaan dari tugas pokok tersebut dapat dikelompokkan ke dalam : (1) Tugas yang dilakukan atas inisiatif KPH-IPB, dan (2) tugas yang dilakukan dalam rangka mendukung atau membantu pelaksanaan fungsi dari unit kerja lain seperti tugas pendampingan dalam perbuatan hukum (negosiasi dengan calon mitra IPB), penyimpanan naskah kerjasama, dan penanganan berbagai permasalahan hukum baik yang terkait dengan sumberdaya manusia (SDM), aset, kerja sama, administrasi akademik maupun kemahasiswaan dan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan atau tuntutan dari pihak lain.

Pada tahun 2018, saat Rektor IPB University dijabat oleh Prof.Dr. Arif Satria berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB, telah dibentuk Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum (BLPH). Dan satu tahun kemudian melalui Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB, BLPH berubah menjadi Biro Hukum yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro sampai dengan saat ini.